Anies Baswedan 2024

Buruh Pelabuhan – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima keluhan buruh pelabuhan terkait tata niaga pasokan ikan di Pelabuhan Muara Angke. Anies berjanji akan segera memperbaiki tata niaga tersebut agar lebih transparan dan menguntungkan nelayan.

“Kami akan segera memperbaiki tata niaga pasokan ikan di Pelabuhan Muara Angke. Kami akan melibatkan semua pihak, termasuk nelayan, pengusaha, dan pemerintah,” kata Anies di Jakarta, Jumat (22 Juli 2023).

Anies mengatakan, tata niaga pasokan ikan di Pelabuhan Muara Angke saat ini masih belum transparan dan menguntungkan nelayan. Nelayan sering kali harus menjual ikan mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

“Sistem yang lebih transparan dan adil akan kami buatkan. Nelayan harus mendapatkan harga yang layak atas hasil tangkapannya,” ujar Anies.

Anies juga berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga pasokan ikan di Pelabuhan Muara Angke. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan dan praktik-praktik yang merugikan nelayan.

“Kami akan meningkatkan pengawasan agar tata niaga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Anies.

Keluhan buruh pelabuhan terkait tata niaga pasokan ikan di Pelabuhan Muara Angke telah terjadi sejak lama. Buruh pelabuhan mengeluhkan bahwa harga ikan di pelabuhan tersebut sering kali lebih rendah dari harga pasar. Hal ini menyebabkan nelayan sering kali mengalami kerugian.

Keluhan buruh pelabuhan ini juga telah di sampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP telah membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait keluhan tersebut.

Baca Juga : Terseret Kasus TPPU & Penggelapan Pajak Rp1,1 M, Jubir Anies Dibekukan

Solusi untuk Perbaikan Tata Niaga Pasokan Ikan di Pelabuhan Muara Angke

Berikut adalah beberapa solusi untuk perbaikan tata niaga pasokan ikan di Pelabuhan Muara Angke:

• Transparansi : Tata niaga pasokan ikan harus transparan, baik dari sisi harga maupun proses. Harga ikan harus di tetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar. Proses penjualan ikan juga harus transparan, sehingga nelayan dapat mengetahui berapa harga ikan yang mereka jual.
• Keadilan : Tata niaga pasokan ikan harus adil, sehingga semua pihak yang terlibat, termasuk nelayan, pengusaha, dan pemerintah, dapat memperoleh manfaat yang seimbang. Nelayan harus mendapatkan harga yang layak atas hasil tangkapan mereka. Pengusaha juga harus mendapatkan keuntungan yang wajar. Pemerintah harus mendapatkan pajak yang sesuai dengan hasil penjualan ikan.
• Pengawasan : Tata niaga pasokan ikan harus di awasi secara ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan dan praktik-praktik yang merugikan nelayan. Aparat penegak hukum harus memantau secara rutin pelaksanaan tata niaga pasokan ikan.